Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS) sampai sekarang.
Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa
Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat
Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi
Kehidupan Keluarga.
Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO).
Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO).
Kenyataan itu menyentuh hati Ibu Isriati
Moenadi, sebagai Isteri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif
membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat
Desa dan Kelurahan. Dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur
Isteri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki
untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif.
Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1992 Menteri
Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor : SUS 3/6/12 tangal 27
Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga,
tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1974 Ketua PKK Jawa Tengah Ibu Kardinah Soepardjo Rustam banyak menerima tamu-tamu dari Luar Negeri seperti; Pakistan, Burma, Malaysia dan lain-lainnya untuk belajar mengenai PKK.
Sejak tahun 1974 Ketua PKK Jawa Tengah Ibu Kardinah Soepardjo Rustam banyak menerima tamu-tamu dari Luar Negeri seperti; Pakistan, Burma, Malaysia dan lain-lainnya untuk belajar mengenai PKK.
Pada tahun 1978 Gubernur Jawa Tengah
Bapak Soepardjo Roestam melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang
hasil Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok
PKK yang sampai sekarang menjadi program Gerakan PKK.
Tujuan Gerakan PKK untuk mencapai keluarga sejahtera dengan tidak
membeda-bedakan golongan, agama, partai dan lain-lain . Hal ini menarik
perhatian Pemerintah yang selanjutnya Gerakan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh Departemen Dalam Negeri.
Berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Perubahan LSD
menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan PKK sebagai Seksi
ke 10 di LKMD.Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982, Tim Penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, Isteri Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982.
Sebagai langkah selanjutnya, diadakan pemantapan Gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui Pelatihan, Orientasi, RAKON dan RAKERNAS.
RAKERNAS I PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya pada tahun 1983 dibawah pimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, melaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya.
Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, lima tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK.
Kemudian pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. II/ MPR/1983 tentang GBHN, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan.
Kemudian pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. II/ MPR/1983 tentang GBHN, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan.
Pada tahun 1984 Menteri Dalam Negeri
menerbitkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan,
sasaran, fungsi, tugas Gerakan PKK dan ketentuan atribut-atributnya.
Tahun 1987 atas persetujuan Presiden RI dibentuk Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma, guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mulai tahun 1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan Internasional seperti Maurice Pate, Sasakawa Health Price, maupun penghargaan tingkat nasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain dalam bidang; kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, lingkungan hidup dan lainnya.
RAKERNAS III PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kardinah Soepardjo Rustam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika.
Pada tahun 1993 dalam RAKERNAS IV PKK,
yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Ny. Odiana Rudini telah memutuskan
untuk ”MENETAPKAN TANGGAL 27 DESEMBER SEBAGAI HARI KESATUAN GERAK PKK",
yang diperingati setiap tahun.
Pada bulan Desember 1997
menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diikuti oleh
Kader-kader PKK dari 27 provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan.
RAKERNAS V diadakan pada tahun 1998 dipimpin oleh Ketua Umum Ny. Emy Yogie S.M.
RAKERNAS V diadakan pada tahun 1998 dipimpin oleh Ketua Umum Ny. Emy Yogie S.M.
Dalam acara tersebut Menteri Dalam
Negeri Bapak Yogie S.M selaku Pembina PKK memberikan penghargaan kepada
Pelindung, Penasehat, Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama
25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa terhenti.
- Medali Tertinggi disebut PARAMAHITA NUGRAHA.
- Medali Utama disebut ADHI BHAKTI UTAMA.
- Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA.
Selanjutnya TP PKK Pusat pada periode 1998 – 2005 dipimpin oleh :
1. Ibu Utari Hartono
2. Ibu Endang Syarwan Hamid
3. Ibu Suryadi Sudirdja
4. Ibu R.A. Dewi Hari Sabarno
1. Ibu Utari Hartono
2. Ibu Endang Syarwan Hamid
3. Ibu Suryadi Sudirdja
4. Ibu R.A. Dewi Hari Sabarno
Sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirdja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, adalah pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK., dan adanya Badan Penyantun TP PKK disemua tingkatan.
Untuk upaya upaya peningkatan , pembinaan PKK maka diadakan :
1. Pemetaan UP2K PKK pada saat dipimpin oleh Ibu Endang Syarwan Hamid
2. Lomba Lomba Kesatua Gerak PKK- KB- Kesehatan
Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK, sampai saat ini.
1. Pemetaan UP2K PKK pada saat dipimpin oleh Ibu Endang Syarwan Hamid
2. Lomba Lomba Kesatua Gerak PKK- KB- Kesehatan
Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK, sampai saat ini.
Pada tahun 2005 TP PKK Pusat mengadakan
Rakernas VI PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiyati Ma’ruf menetapkan
perubahan nama badabn Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK, serta
adanya Seragam Nasional PKK.
Sejak Tahun 2009 Ketua Umum TP PKK adalah Ibu Hj. Vita Gamawan Fauzi, SH, dan pada Tahun 2010 melaksanakan Rakernas VII, dengan hasil kesepakatan penetapan perubahan Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi tanggal 4 Maret.
Sejak Tahun 2009 Ketua Umum TP PKK adalah Ibu Hj. Vita Gamawan Fauzi, SH, dan pada Tahun 2010 melaksanakan Rakernas VII, dengan hasil kesepakatan penetapan perubahan Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi tanggal 4 Maret.
